Dalam usaha untuk mengoptimalkan kinerja dan layanan, Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin. Tambahan anggaran ini diperlukan untuk menutupi kekurangan dalam pagu anggaran yang sudah ditetapkan.

Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat yang menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), menerangkan bahwa total kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah Rp173 triliun. Namun, pagu indikatif yang ada hanya sebesar Rp109,6 triliun, memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk menutupi kekurangan tersebut “Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain,”.

Penggunaan anggaran tambahan ini akan fokus pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rp4,8 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji personel baru dan tunjangan kinerja. Belanja barang sebesar Rp13,8 triliun akan digunakan untuk operasional kepolisian, sementara Rp45,1 triliun akan dialokasikan untuk belanja modal, seperti kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur. Pada 2024, Polri merealisasikan anggaran sebesar Rp136 triliun dari total pagu Rp140 triliun, dan pada 2025 hingga 30 Juni, telah terealisasi Rp69,1 triliun dari pagu Rp142,1 triliun.