Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa revitalisasi tambak di pantai utara Jawa Barat dalam tahap pertamanya dapat menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.

Proyek revitalisasi ini juga menawarkan dampak positif berkelanjutan lainnya seperti pembangunan perumahan untuk tenaga kerja.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Trenggono menegaskan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah kunci. Investasi sebesar Rp26 triliun akan dialokasikan ke wilayah pantura untuk pengembangan budidaya.

“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,” katanya.

Untuk meningkatkan produksi perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bermaksud merevitalisasi 78 ribu hektare tambak yang kurang produktif di pantai utara Jawa.

Revitalisasi ini akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025, dengan fokus awal di Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama melibatkan 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura, pada tanggal 25 Juni 2025, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Nota Kesepakatan lainnya juga ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, serta Indramayu mengenai sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di keempat kabupaten ini.