Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan serius kepada mantan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai lalai dalam pengelolaan perusahaan. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan dipanggil untuk menyelidiki lebih lanjut ketidakberesan tersebut.

Pengumuman ini disampaikan oleh Prabowo dalam Taklimat Presiden RI yang diadakan selama Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, pada hari Senin (2/2/2026). Prabowo juga menyatakan bahwa ia berhasil mengonsolidasikan aset BUMN melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, bagian dari Sovereign Wealth Fund (SWF) miliknya.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah ini penting untuk mengatasi pengelolaan BUMN yang sebelumnya tersebar di 1.040 perusahaan. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” ungkapnya. Ia memastikan bahwa mantan direksi BUMN yang tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik akan dimintai pertanggungjawaban.

“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tutur Prabowo.

“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,” tegas Kepala Negara.