Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag) setelah insiden ambruknya pondok pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan Presiden yang menilai perlu adanya peningkatan standar keamanan dan manajemen pesantren, mengingat terdapat kurang lebih 42 ribu pondok pesantren di Indonesia. “Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” kata Mensesneg di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Presiden Prabowo juga mengarahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengadakan asesmen keamanan teknis di lembaga pendidikan agama dan rumah ibadah lainnya. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan di pesantren diupayakan agar santri lebih siap menghadapi tantangan masa depan. “Dengan jumlah pesantren kita yang cukup besar, kurang lebih ada 16 juta santri, yang Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri selain ilmu agama juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” tambahnya.

Sebagai bagian dari program ini, Kementerian PU akan menyediakan pelatihan bagi santri dalam bidang konstruksi dan sipil, sehingga mereka dapat turut serta dalam memastikan keamanan bangunan di pesantrennya. “Kita berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU, untuk melatih para santri yang berasal dari pondok pesantren masing-masing untuk dilakukan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi maupun sipil. Yang harapannya, ketika ada proses-proses pembangunan di setiap pondok pesantren masing-masing ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan-bangunan,” kata Mensesneg.

Dalam hal pendanaan, Mensesneg menjelaskan bahwa penggunaan APBN akan disesuaikan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data yang sedang dilakukan. “Kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan dan tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya dalam hal ini APBN, mana kala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada ABPN. Jadi nanti kita tunggu, kita hitung bersama-sama dulu,” pungkasnya.