Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah korupsi yang merajalela di lingkungan birokrasi, BUMN, dan BUMD. Ia menegaskan bahwa ini adalah salah satu tantangan utama bagi pemerintahan saat ini yang harus segera diatasi.

Prabowo menyatakan bahwa korupsi yang sudah mengakar harus ditangani dengan serius.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” kata Prabowo dalam pidato yang disampaikan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Pada awal tahun 2025, pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun dari risiko korupsi. Dana ini mencakup biaya perjalanan dinas dan anggaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ungkap Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menyoroti fenomena kebocoran kekayaan negara ke luar negeri dan bahaya yang ditimbulkan jika tidak segera diatasi. Pemerintah akan mengambil langkah proaktif yang mungkin tidak populer untuk menjaga kekayaan negara.

Prabowo juga menyinggung distorsi ekonomi yang membuat sebagian besar rakyat belum merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi, meskipun telah ada peningkatan rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir. Masalah sosial seperti kelaparan dan akses kesehatan menjadi perhatian khusus dalam pidatonya.

Meskipun demikian, Prabowo tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencatat pertumbuhan 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025 dan peningkatan investasi di semester pertama. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” ucapnya. (N-7)