Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengklarifikasi pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025. Pernyataan tersebut dianggap dapat memicu salah tafsir di masyarakat.

Dalam RDP, Menkeu Purbaya memberikan pernyataan yang menurut Presiden FSPPB Arie Gumilar dapat menimbulkan kebingungan di kalangan publik “yang ada beberapa kilang dibakar, kan”. Arie mengingatkan bahwa pernyataan itu bisa mengesankan seolah insiden kebakaran kilang adalah tindakan yang disengaja.

Ini dapat berdampak negatif pada nama baik Pertamina dan para pekerjanya serta menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. FSPPB menekankan bahwa tuduhan adanya kesengajaan dalam kebakaran kilang adalah tuduhan yang sangat serius.

“Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Karena itu, FSPPB menekankan agar pernyataan tersebut diluruskan dengan penjelasan resmi yang berdasarkan fakta hukum dan investigasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arie.

Bila tuduhan ini tidak memiliki dasar yang kuat, Arie menekankan perlunya Menkeu Purbaya untuk segera mengoreksi pernyataannya untuk menjaga kehormatan pekerja, perusahaan, dan kepercayaan publik terhadap negara. FSPPB juga mengingatkan bahwa proyek pembangunan dan revitalisasi kilang seperti RDMP adalah proses strategis dan kompleks.

“Membangun kilang bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri. Proses ini membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang,” kata Arie menegaskan.

FSPPB menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan kilang bergantung pada sejumlah faktor, antara lain:

– Kebijakan politik dan ekonomi yang stabil.
– Faktor sosial dan budaya termasuk penerimaan masyarakat dan norma lokal.
– Standar keselamatan dan lingkungan internasional.
– Proses konstruksi berteknologi tinggi dan risiko tinggi.

Pernyataan yang menyederhanakan tantangan ini berisiko menyesatkan publik dan meremehkan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan energi nasional. FSPPB kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung reintegrasi Pertamina, termasuk pengembalian fungsi SKK Migas dan BPH Migas ke dalam Pertamina di bawah kendali Presiden.

Reintegrasi ini diyakini akan memberikan dampak strategis bagi bangsa, seperti menekan defisit neraca perdagangan, meningkatkan kedaulatan energi, dan menciptakan tata kelola energi yang efisien serta mengutamakan kepentingan nasional.

“FSPPB akan selalu berdiri di garda terdepan dalam membela martabat pekerja Pertamina dan menjaga kredibilitas perusahaan, sembari mendorong terciptanya sistem energi nasional yang berdaulat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Arie.