Krisis Bantuan Gaza Memburuk, Israel Dituduh Tak Patuh

Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa Israel hanya mengizinkan sekitar sepertiga dari truk bantuan yang disepakati untuk memasuki Gaza, yaitu 200 truk per hari dari total 600 truk dalam perjanjian gencatan senjata.

Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabteh, menjelaskan kepada Anadolu pada Senin (24/11) bahwa bantuan yang diterima jauh dari mencukupi bagi 2,4 juta warga Gaza. “Israel mengelola kelaparan di Gaza secara perlahan dan bertahap,” katanya, sambil mengingatkan bahwa lebih dari 90 persen penduduk Gaza kini menderita malnutrisi.

Perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada 10 Oktober antara Hamas dan Israel menetapkan bahwa seharusnya ada 600 truk bantuan masuk ke Gaza setiap hari. Namun, Israel tidak menaati perjanjian ini, dan serangan yang terjadi setiap hari telah mengakibatkan lebih dari 342 warga Palestina kehilangan nyawa sejak gencatan senjata ini diberlakukan.

Thawabteh mencatat bahwa Israel terus melarang masuknya alat berat yang dibutuhkan oleh tim pertahanan sipil untuk mengevakuasi jenazah dari reruntuhan, dalam pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan. Ia menyebut tindakan Israel ini sebagai kejahatan berlapis, yang termasuk di dalamnya upaya untuk membuat warga sipil kelaparan dan menghalangi bantuan kemanusiaan.

Ia meminta para mediator dan penjamin gencatan senjata untuk memberikan tekanan agar Israel mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani dan segera menghentikan pelanggaran ini. Sejak Oktober 2023, agresi Israel telah menyebabkan hampir 70.000 kematian, kebanyakan di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.900 orang lainnya di wilayah ini.

  • Related Posts

    Penembakan di Sydney: Ayah dan Anak Ditangkap

    Pihak berwenang New South Wales (NSW) telah mengidentifikasi ayah dan anak sebagai pelaku penembakan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney. Kasus ini memicu kekhawatiran publik terkait keamanan di tempat-tempat umum.…

    Thailand Ajak Anggota ASEAN Saksikan Pembersihan Ranjau di Perbatasan

    Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, telah mengundang negara-negara anggota ASEAN untuk menjadi saksi dalam proses pembersihan ranjau di perbatasan Thailand-Kamboja. Tujuan utama dari ajakan ini adalah untuk mencegah tuduhan dari…