Dalam seminggu terakhir, Indonesia dihadapkan pada ketegangan politik, kerusuhan sosial, dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas pasar serta kebijakan pemerintah. Dari demonstrasi besar yang menelan korban jiwa, pelemahan rupiah dan IHSG, hingga peluncuran instrumen keuangan baru, isu-isu ini menjadi sorotan publik di akhir Agustus 2025.

Aksi massa dimulai dari unjuk rasa pada Senin (25/8/2025) di depan Gedung DPR untuk menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Aksi ini meluas dan menimbulkan bentrokan dengan aparat, dan mencapai puncaknya pada Kamis (27/8/2025) ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), meninggal akibat kendaraan taktis Brimob di Pejompongan.

Insiden ini memicu kemarahan publik dan aksi berlanjut di Polda Metro Jaya serta Mako Brimob Kwitang. Demonstrasi meluas ke Solo, Bandung, Sukabumi, Makassar, NTB, dan berbagai wilayah lainnya, mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD, korban jiwa, dan penjarahan rumah pejabat.

Tanggapan Presiden Prabowo Subianto yang hanya menyatakan kekecewaan dianggap tidak memadai. Publik menuntut permintaan maaf terbuka, pembatalan kenaikan tunjangan DPR, dan pemberhentian Kapolri. Presiden kemudian memerintahkan pemeriksaan terhadap pelanggaran, penindakan tegas terhadap aksi anarki, serta revisi kebijakan tunjangan DPR.

Ketidakstabilan politik berdampak pada pasar modal. IHSG jatuh 2,27% pada Jumat (29/8/2025) ke level 7.771, penurunan terbesar dalam sebulan. Sepanjang pekan terakhir Agustus, IHSG terkoreksi 0,36%. Rupiah melemah 0,89% menjadi Rp16.500 per dolar AS, terendah sejak awal Agustus. Bank Indonesia diharapkan melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi pemerintah untuk menjaga stabilitas.

Kondisi Jakarta yang tidak kondusif memaksa pemerintah membatalkan Rakornas TPIP dan Digitalisasi Daerah 2025 serta konferensi pers bulanan APBN KiTa.

Dalam sektor ekonomi dan bisnis, BPI Danantara meluncurkan instrumen baru, Patriot Bond, senilai Rp50 triliun dengan tenor 5–7 tahun, untuk pembiayaan proyek strategis nasional di sektor energi terbarukan, pangan, dan ketahanan energi. Meski dianggap sebagai solusi alternatif pembiayaan, kupon rendah 2% dianggap kurang menarik bagi investor.

OJK menegaskan kembali relaksasi aturan buyback tanpa RUPS untuk menstabilkan pasar. Dari komitmen Rp26,52 triliun, realisasi baru mencapai Rp3,7 triliun per Agustus 2025.

BPI Danantara juga bekerja sama dengan GEM China dalam proyek hilirisasi nikel senilai Rp135 triliun. BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun pada semester I-2025, mayoritas dari sektor mineral.

Di sektor transportasi, kebijakan menetapkan 36 bandara berstatus internasional diharapkan meningkatkan pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Dalam kebijakan politik, Mahkamah Konstitusi melarang rangkap jabatan menteri/wakil menteri di BUMN dalam dua tahun ke depan. Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan kebijakan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, dan penguatan koperasi desa.

Di tengah demonstrasi dan kontroversi DPR, krisis kepercayaan terhadap pemerintah semakin parah. Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum disetujui DPR meski ada tambahan anggaran Rp10 triliun. Alokasi transfer daerah dalam RAPBN 2026 anjlok 29,34% menjadi Rp650 triliun, menimbulkan kekhawatiran daerah. Presiden Prabowo menegaskan manfaat akan dirasakan rakyat, namun kekhawatiran tetap ada. Harga minyak goreng subsidi “Minyakita” meningkat, hingga Rp16.700–17.000 per liter, bahkan mencapai Rp20.000 di timur. Harga ini jauh di atas HET Rp15.700, menimbulkan kekhawatiran tentang kebijakan pangan.

Situasi ini terjadi di tengah demonstrasi buruh dan kontroversi tunjangan DPR, publik melihat paradoks: biaya hidup naik, anggaran daerah menurun, dan elite politik sibuk dengan privilese. Kombinasi ekonomi yang rapuh, politik yang defensif, dan hukum yang lemah memperdalam krisis kepercayaan, yang kemudian berimbas pada stabilitas pasar.